PERKEMBANGAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

Teori van Vollenhoven “gedrag regels” disebut sebagai bukti ada dan berlakunya hukum dalam kehidupan masyarakat pribumi ialah “hukum adat”. Pada masyarakat adat Batak Toba yakni pada pola pembagian waris. Banyak masyarakat Batak adat Toba yang awalnya menganut sistem kekerabatan patrilineal dengan sistem pewarisan individual yang masih membedakan gender karena pada asasnya dalam susunan masyarakat adat Batak yang mempertahankan garis keturunan laki-laki Patrilineal yang berhak menjadi ahli waris adalah anak laki-laki sedangkan awal perempuan bukan ahli waris dan masih menganggap kedudukan anak laki-laki lebih berharga daripada anak perempuan. Dalam perkembangan masyarakat adat Batak Toba yang ada sekarang telah terjadi perkembangan hukum dalam pembagian harta warisan, di Pengadilan hakim memutuskan dengan mengesampingkan hukum waris adat Batak yang patrilineal dengan memberikan persamaan dan kedudukan perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Toba, dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan Yurisprudensi. Untuk itu perumusan masalah yang penulis bahas dalam tesis ini adalah 1. Bagaimanakah kedudukan perempuan dalam penyelesaian sengketa waris adat Batak Toba berdasarkan putusan hakim? 2. Mengapakah terjadi sengketa waris masyarakat adat Batak Toba? 3. Bagaimanakah penerapan Yurisprudensi terhadap penyelesaian sengketa hukum waris masyarakat adat Batak Toba di Pengadilan Negeri Medan?. Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan Bahwasanya kedudukan perempuan dalam penyelesaian sengketa waris masyarakat adat Batak Toba berdasarkan putusan hakim adalah sama secara umum. Terjadinya sengketa waris masyarakat adat Batak Toba yaitu masalah yang timbul akibat adanya dualisme hukum dalam pembagian harta waris masyarakat adat Batak Toba. masih berlakunya hukum waris Adat Batak disisi lain berlaku Yurisprudensi di Pengadilan. Yurisprudensi penyamarataan bagian terhadap ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan, sudah Tetap atau menjadi ketentuan umum para hakim pengadilan Negeri Medan bahwa terhadap kasus yang sama secara umum pasti akan menerapkan bagian yang sama.