PENGISIAN JABATAN KEPALA RUMAH SAKIT DITINJAU DARI SEGI PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menerangkan bahwa direktur atau pimpinan rumah sakit haruslah seorang tenaga medis. Hal tersebut dapat ditemukan pada Pasal 34 ayat (1) yang mengatur bahwa direktur rumah sakit harus tenaga medis yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang perumahsakitan. Hal ini diperjelas lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan. Pengertian tenaga medis yang terbaru didasarkan pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Medis, tenaga medis meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Tentunya pasal ini tidak sesuai dengan konstitusi tentang hak asasi manusia dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan hukumnya, dimana semua warga negara Indonesia berhak untuk memiliki pekerjaan yang layak tanpa memandang latar belakang profesi. Berdasarkan hal tersebut, penulis memiliki dua poin penting sebagai rumusan masalahnya yaitu: Pertama, Bagaimana pengaturan tentang pengisian jabatan kepala rumah sakit menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dilihat dari persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagai hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945? dan Kedua Bagaimana praktik pemenuhan hak warga negara terkait hak persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan dalam pengisian jabatan kepala rumah sakit di Indonesia? Dalam penelitian ini penulis mengunakan metode studi kepustakaan yaitu studi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Sifat penelitiannya yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, dan analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Terhadap pasal ini sebaiknya dilakukan perbaikan atau judicial review agar terlaksananya keadilan dimata hukum dan tidak terbentuknyan sekat- sekat profesi. Praktik penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ini mengalami berbagai variasi, ada yang terlaksana berdasarkan peraturan perundang-undangan namun banyak juga yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.